REFLEKSI HARI HAM 2023: AWAN GELAP HAM MASIH MENUTUPI PAPUA

Pada tanggal 10 Desember, kita merayakan Hari HAM Internasional seiring dengan peringatan 75 tahun "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)" di Paris pada tahun 1948. Meskipun DUHAM menjadi pijakan universal yang diakui, kenyataannya masih banyak negara, termasuk Indonesia, yang terus melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebagai bagian dari refleksi ini, mari kita melihat lebih dekat pada situasi di Papua, di mana awan gelap HAM masih menyelimuti wilayah tersebut.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang mengakui dan meratifikasi DUHAM, seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran HAM terus terjadi di tanah air, menciptakan ketidakadilan, penurunan demokrasi, dan penurunan martabat kemanusiaan.

Penggusuran paksa, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, jurnalis, dan pembela HAM, serta represi terhadap gerakan protes masyarakat sipil, semuanya masih menjadi kenyataan di Indonesia. Terutama, di Papua, kasus-kasus seperti Abepura, Wasior Berdarah, Biak Berdarah, dan dampak negatif Omnibus Law UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan.

Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM secara massif, menjadi perhatian khusus. Perubahan dalam aturan perundang-undangan tersebut dapat merugikan hak-hak kelompok buruh/pekerja, merusak lingkungan, dan menghancurkan masyarakat adat, seperti yang terjadi di Boven Digoel, Papua.

Di samping itu, represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga, terutama terkait penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, semakin memperparah keadaan. Penangkapan dan kriminalisasi aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan pembela HAM yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut menjadi contoh nyata.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada ketahanan ekonomi warga, melainkan juga dapat memicu krisis multidimensi yang merambat ke aspek sosial, politik, dan keamanan. Kepercayaan warga terhadap pemerintah dan negara pun semakin terkikis.

Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan. Ini bukan hanya tugas suci, tetapi juga utang sejarah kepada pejuang demokrasi yang telah berkorban. Jangan biarkan pelanggaran HAM menjadi bayangan hitam di sejarah kita. Kita harus berdiri bersama untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dihormati dan dilindungi di seluruh negeri.