HARAPAN BARU MILENIAL PAPUA MENYAMBUT THE NEXT GUBERNUR DI TANAH PAPUA PERIODE 2024-2029
Oleh Franciskus Xaverius Rumere, S.Pdk
Pembangunan di Tanah Papua telah dilakukan oleh pemerintah, baik pembangunan fisik maupun non fisik, namun sampai saat ini masih sering kita dengar diberbagai kesempatan tentang pernyataan-pernyataan bahwa Pemerintah gagal “meng-Indonesia-kan” Orang Papua, atau “Orang Papua belum merasa sebagai bagian dari Indonesia”.
Papua telah menjadi bagian dari NKRI sudah 78 tahun, namun dalam kenyataannya ekspresi dari pernyataan tersebut di atas terjadi dan makin meningkat seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, ya walaupun Papua sudah dimekarkan menjadi 6 Provinsi. Tentu keadaan tersebut menjadi pertanyaan besar di benak kita sekalian: Kenapa hal/keadaan tersebut masih saja terjadi? Keadaan ini harus kita sikapi dengan kedewasaan dan melakukan koreksi untuk perbaikan, terutama pendekatan pembangunan non fisik yang dinilai berbagai pihak kurang diperhatikan dan diabaikan.
Pemangku kepentingan daerah maupun pusat atau siapa saja yang hidup dan berkehidupan di Tanah Papua. Pendekatan-pendekatan ini adalah merupakan catatan perjalanan tugas sebagai seorang kepala daerah baik itu Gubernur atau Bupati dan atau walikota di tanah Papua sebagai Abdi Masyarakat.
Pendekatan penanganan antar kelompok “pendatang dan penduduk asli Papua”; hendaknya juga menjadi perhatian dan mengedepankan “win-win” (saling menguntungkan); Kepemimpinan yang dikehendaki orang asli Papua, kepemimpinan dengan “Hati”; pendekatan anthropologis sesuai adat istiadat/kearifan lokal dimulai dengan mengangkat/memberdayakan apa yang dimiliki masyarakat asli Papua. Pesan religius seorang pendeta/pengabdi pada masa lalu:“Barang siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran lain” (Isack Samuel Kijne, 1947). ini menjadi kata kunci bagi pemimpin yang bekerja diatas tanah Papua.
Dalam semangat Otonomi Khusus (OTSUS) Papua, kepemimpinan memiliki posisi yang sentral dan sangat penting dalam mengejawantahkan Roh/jiwa dari Otonomi Khusus (OTSUS), yakni: Perlindungan terhadap Orang Asli Papua; Keberpihakan terhadap Orang Asli Papua dan Pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kepemimpinan yang diterima berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat asli papua. Dan memiliki pengalaman yang sudah dipraktekkan tentang cara-cara/win-win yang strategis tentang pola atau sistem yang sesuai dan cocok, baik dari aspek Pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan aspek pendekatan politis serta aspek pendekatan diologis merupakan langkah tepat dalam membangun Papua, sebab Esensi yang paling penting yaitu konsep pembangunan calon kepala daerah terutama gubernur provinsi papua kedepan, karena memilih calon gubernur harus melihat track recordnya. Menjadi perhatian kita bersama bahwa indeks kemiskinan ekstrem, Indeks Pembangunan Manusia [IPM], Provinsi Papua menjadi urutan pertama di Indonesia di balik kekayaaan alam yang melimpah. Masalah tersebut adalah isu Subtantif yang harus sering diperbincangkan dan di munculkan oleh pemuda yang menjadi ujung tombak negeri ini atau generasi masa depan negeri ini. Kita harus bicara tentang Bagaimana pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan berdasarkan potensi suatu daerah [kearifan lokal].
Selama ini pembangunan bias karena tidak ada peta pembangunan dari pemerintah di provinsi papua, misalnya wilayah pembangunan Kabupaten Biak Numfor & Supiori, potensi SDAnya wisata bahari diarahkan pembangunannya ke arah pariwisata, kembalikan hotel marau dan banadara internasional Frans Kaisiepo dalam hal ini ciptakan Bali baru di Papua, sehingga dengan dengan sendirinya ada PAD dan peningkatan pendapatan ekonomi utk kesejahtraan masyarakat. Jayapura, sebagai wilayah pembangunan I yang meliputi Kota Administratif dan Pendidikan, bukan hanya mau bicara saya siap mau jadi gubernur, inikan bicara nafsu birahi politik yang membawa penderitaan bagi masyakat Papua yang telah sengsara oleh ideologi Papua Merdeka dan NKRI harga mati.
Harapan Baru Gubernur Di Tanah Papua Periode 2024-2029
Mari kita melihat dan memilih Gubernur Provinsi Papua 2024-2029 berdasarkan hati nurani dengan lihat track record atau rekam jejak kepemimpinannya, jangan memilih pemimpin yang bermasalah, saat ini Papua tidak kekurangan figure pemimpin, tapi pemimpin bagaimana yang diharapkan? Menurut hemat kami Pemimpin Gubernur Papua kedepan adalah harus (1). Takut Tuhan, (2). Integritas (kepribadian); (3). Intelektual (pengetahuan); (4). Intelegensi (spiritual); (5). Skill atau kemampuan/keahlian; (6). Memiliki track recordn yang baik, Komunikasi yang baik; (7). Memiliki Jejaring/Networking yang luas, (8). Memiliki Jiwa merangkul tanpa membedakan suku, agama, golongan dan ras yang hidup diatas tanah Papua; (9). Memiliki jiwa inovasi; (10). Mampu mengadaptasi dengan tantangan Global dan Teknologi
Gubernur dan Wakil Gubernur Harus OAP
Amanat Otonomi Khusus (OTSUS) Papua sangat jelas untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Harus Orang Asli Papua (mama-bapa Papua), yang bukan orang Papua jangan ambisius/rakus, diharapkan kepada Majelis Rakyat Papua harus tegas, jangan kompromi dengan kepentiangan apapun.
Apa Reaksi Anda?
