DISKUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pada 1 Oktober, Dewan Gereja Sedunia (WCC) bersama organisasi mitra akan menyelenggarakan Diskusi dalam rangka  Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang ke-57 dengan tema “Hak Asasi Manusia di Indonesia.” Diskusi ini bertujuan untuk membahas situasi hak asasi manusia yang sangat memprihatinkan di Papua Barat, di mana pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan di luar hukum, pengungsian internal akibat konflik bersenjata, pembatasan kebebasan sipil, dan meningkatnya kasus penguasaan tanah terus berlangsung.

Diskusi ini akan menghadirkan perwakilan dari masyarakat akar rumput dan para ahli yang akan mendiskusikan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta para pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk mengatasi krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang semakin mendalam di Papua Barat.

Dalam diskusi ini, Pengadilan Rakyat Permanen juga akan menyampaikan temuan dari sidang umum bulan Juli 2024 yang mengulas bukti-bukti terkait dampak lingkungan dari proyek pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Selama enam bulan pertama tahun 2024, terjadi banyak pembunuhan di luar hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata antara angkatan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB). Terjadi lonjakan konflik bersenjata pada periode April-Juni 2024, yang semakin memperparah pengungsian internal di kalangan masyarakat Adat Papua. Hingga September 2024, tercatat 79.867 orang mengungsi secara internal, dengan akses terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta peluang pekerjaan yang minim. Jika mereka mencoba kembali ke desa dan rumah mereka, mereka dihadapkan pada pengawasan ketat dari aparat keamanan serta intimidasi yang terus menerus.

Krisis ini juga diperburuk dengan semakin banyaknya laporan tentang penguasaan tanah di kabupaten Merauke, Mimika, Deiyai, dan Sorong antara April hingga Juni 2024. Hal ini menunjukkan tren yang meningkat dari investor swasta yang mengambil alih tanah dan sumber daya alam tanpa mendapatkan persetujuan yang bebas, sebelumnya, dan terinformasi dari masyarakat Adat Papua.

Penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menangani konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait, serta menciptakan solusi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Peter Prove, direktur Komisi Gereja WCC tentang Urusan Internasional (CCIA), akan memoderatori diskusi ini.

“Pemerintah Indonesia memberikan transparansi yang sangat terbatas mengenai situasi di Papua Barat, dan akses ke wilayah tersebut bahkan lebih sedikit,” ungkapnya. “Oleh karena itu, WCC bersyukur bahwa melalui kerja sama dengan mitra masyarakat sipil, kami dapat menyampaikan informasi mengenai krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang telah lama dialami oleh masyarakat Adat Papua kepada Dewan Hak Asasi Manusia dan komunitas internasional yang lebih luas. Kami berharap, dengan membagikan informasi ini, perhatian yang lama tertunda dari komunitas internasional dapat tergerak.”

Sumber Berita : “Human Rights in Indonesia” side event will address crises in West Papua | World Council of Churches (oikoumene.org)