DAMAI TANPA KEADILAN ITU ILUSI: GEREJA, GUSDURIAN, DAN SERUAN KEMANUSIAAN DARI TANAH PAPUA

Acara dibuka dengan lagu tentang harapan hidup damai. Di ruangan itu duduk para pemimpin gereja Katolik dan Protestan, perwakilan jaringan Gusdurian, akademisi teologi, dan masyarakat sipil. Mereka berkumpul untuk meluncurkan HONAI (Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative), sebuah pusat krisis kemanusiaan yang digagas gereja-gereja di Tanah Papua.

Nama itu dipilih dengan sengaja. Dalam budaya pegunungan Papua, honai adalah rumah tradisional, tempat orang berlindung dari dingin dan duduk bersama. Kini rumah itu menjadi simbol ruang aman bagi mereka yang kehilangan rumahnya sendiri.

137 Ribu Orang Tercerabut dari Kampungnya

Angka yang disampaikan Uskup Timika, Mgr. Bernardus Baru, membuat ruangan hening. Menurut data dari para pekerja di lapangan, saat ini ada sekitar 137.000 pengungsi yang tersebar dari Merauke hingga Papua Barat Daya, antara lain di Nduga, Intan Jaya, dan Maybrat. Angka ini bisa terus bertambah bila tidak ada upaya pencegahan.

Uskup yang pernah menjadi koordinator penanganan konflik Maybrat itu menjelaskan bahwa para pengungsi menghadapi tiga persoalan akut: kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan. Ia menggambarkan krisis ini seperti kanker stadium akhir.

Yang paling ia khawatirkan adalah pendidikan. “Orang Papua bisa kehilangan generasi pemimpin,” ujarnya. Anak-anak pengungsi yang bersekolah hanya sedikit. Ia juga menekankan bahwa korban konflik tidak hanya warga sipil. Prajurit TNI dan Polri meninggalkan istri yang menjadi janda dan anak yang menjadi yatim. Keluarga anggota TPNPB pun hidup dalam ketakutan dan kecurigaan. “Semua ini adalah soal kemanusiaan,” tegasnya.

“Perdamaian Tanpa Keadilan Hanyalah Ilusi”

Kalimat Gus Dur ini menjadi benang merah seluruh diskusi. Putri Gus Dur, Alissa Wahid, yang menyapa peserta secara daring, mengingatkan bahwa perdamaian yang tidak berdiri di atas keadilan tidak akan pernah benar-benar hadir.

Menurutnya, politik seharusnya menjamin kemaslahatan manusia, bukan mengorbankan manusia demi kepentingan politik. Membangun Papua juga tidak cukup dengan menaikkan angka kesejahteraan. Ukurannya adalah kualitas hidup warga Papua itu sendiri.

Perwakilan jaringan Gusdurian, Ahmad, mengajukan pertanyaan yang menggugah: berapa banyak orang yang berbicara tentang Papua menyerukan perdamaian, dan berapa banyak yang menyerukan keadilan? “Kita lebih sering mendengar kata damai, damai. Padahal Gus Dur mengatakan perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.”

Ia juga mengenang momen yang masih membekas di hati banyak orang Papua. Ketika ditanya mengapa ia merayakan pergantian milenium di Papua, Gus Dur menjawab bahwa ia ingin melihat matahari terbit dari timur Indonesia. Kalimat itu keluar dari seorang presiden yang tidak lagi bisa melihat. Pada tahun 2000 pula Gus Dur mengembalikan nama “Papua”, jasa yang masih diingat rakyat Papua hingga hari ini.

Papua, Ujian Nasionalisme Indonesia

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Darmawan, membawa diskusi ke persoalan kebangsaan. Ia menyebut persoalan Papua bukan hanya penting, tetapi juga genting. Di Papua, penderitaan bahkan kematian sudah dianggap hal yang lazim. “Di manakah wajah kemanusiaan kita kalau hal yang merendahkan martabat manusia dianggap biasa?” tanyanya.

Mengutip Benedict Anderson, ia mengingatkan bahwa bangsa adalah imagined community, komunitas yang dibayangkan. Orang Aceh, Batak, Jawa, dan Papua tidak disatukan oleh ikatan primordial, melainkan oleh sebuah gagasan bersama. Karena itu nasionalisme lebih tepat dipahami sebagai aspirasi daripada deskripsi. Ia harus terus dirawat dengan mendengarkan suara setiap warga.

“Kalau masalah Papua belum selesai, kita harus jujur bahwa krisis nasionalisme kita juga belum selesai,” ujarnya. Seperti matahari yang terbit dari timur, menurutnya Indonesia semestinya mulai membangun dari Papua dan untuk Papua, termasuk manusia, alam, dan budayanya, bukan hanya kekayaan alamnya.

Si Vis Pacem, Para Iustitiam

Mewakili Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Hans menyinggung Nota Pastoral KWI yang terbit 17 Agustus lalu, Jalan Pengharapan di Tengah Dinamika Bangsa. Dalam dokumen setebal 80 halaman itu, Papua disebut sekitar 40 kali di teks utama dan 20 kali di catatan kaki.

Para uskup, katanya, melihat dua akar dari kekerasan dan ketidakadilan yang terus berulang di Papua: eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi identitas. Tanah Papua sangat kaya, dan negara berutang banyak pada kekayaan itu. Namun di tanah yang kaya itu, manusianya diperlakukan tidak adil.

Ia lalu memelesetkan adagium Latin kuno si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) menjadi si vis pacem, para iustitiam: jika ingin damai, siapkanlah keadilan. Membaca Pancasila, ia menyimpulkan bahwa ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan adalah prinsip, musyawarah adalah caranya, dan keadilan sosial adalah tujuannya. “Kalau semua teriakan itu tidak mewujudkan keadilan sosial, itu omong kosong.”

Romo Hans juga mengajak gereja melakukan otokritik, karena gereja pun belum sepenuhnya menjalankan perintah Injil.

Negara yang Absen

Bagian paling tajam datang dari Uskup Timika. Ia menilai akar masalah Papua, yang sudah lama dipetakan dalam kajian LIPI, belum pernah diselesaikan dengan keadilan sebagai rohnya. Yang dikedepankan justru kepentingan politik, investasi, dan kekuasaan, lewat kebijakan top-down dari Jakarta dan pendekatan militeristik. Ia menyebut beberapa contoh “negara yang absen”:

•         Pembunuhan di luar proses hukum. “Anak-anak demo sedikit langsung ditembak mati. Secara hukum harus ada prosedurnya.”

•         Kebijakan yang menempatkan orang Papua di urutan belakang dalam pembangunan. Jalan bagus dibangun ketika ada transmigrasi, bukan untuk kampung orang asli Papua.

•         Tekanan terhadap kebebasan akademik. Mahasiswa Papua di Jawa diminta tidak menulis tentang Papua.

•         Pelemahan Otonomi Khusus dan Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga yang seharusnya mewakili orang asli Papua.

“Kalau Otsus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, orang Papua akan mengakui dan mengikuti Gus Dur: Papua bagian dari Indonesia. Selesai,” katanya.

Gereja sebagai Jembatan

Lalu, apa yang ingin dilakukan gereja melalui HONAI? Jawaban Uskup Timika jelas: menjadi jembatan. “Jakarta curiga Papua, Papua curiga Jakarta. Tembok itu harus dirobohkan.”

HONAI mengundang presiden beserta jajarannya, TNI, Polri, dan pihak-pihak yang bertikai untuk duduk bersama dan berdialog. “Bukan kirim pasukan dulu, bunuh orang dulu, baru duduk. Duduk dulu, bicara, baru selesaikan masalah.”

Jangan Lupakan Honai Perempuan

Penutup yang menyentuh datang dari Pdt. Dr. Diana Yembise, Ketua STFT GKI I.S. Kijne. Ia mengingatkan bahwa dalam budaya pegunungan ada honai laki-laki dan honai perempuan, tetapi honai perempuan sering tidak terlihat. Padahal dari rahim perempuanlah generasi Papua lahir.

Ia berharap HONAI yang baru diluncurkan menjadi rumah bersama: ruang bagi laki-laki dan perempuan, anak-anak, mereka yang menderita, dan mereka yang berteriak minta tolong.

Ia juga menegaskan harapannya agar semua ini tidak berhenti sebagai doa, melainkan menjadi kerja bersama, dari anak-anak kecil hingga para penentu kebijakan.

Sebuah Tonggak, Bukan Titik Akhir

Moderator menutup acara dengan mengingatkan bahwa dialog pernah hidup di masa Presiden SBY melalui pengakuan terhadap Jaringan Damai Papua. Harapannya, ruang serupa bisa dibuka kembali.

Waktu dua jam memang tidak cukup untuk masalah sebesar ini. Namun peluncuran HONAI menjadi tonggak penting. Gereja, umat Islam, dan masyarakat sipil sepakat bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas politik, dan bahwa perdamaian di Papua hanya mungkin terwujud bila dibangun di atas keadilan.

Sebab, seperti pesan Gus Dur yang terus digaungkan hari itu, perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi.