RAPAT KOORDINASI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMENAG DI BALI: UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN KINERJA ORGANISASI

Bali, 3 Juli 2024 - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi dan Tata Laksana di Bali. Rakor ini bertujuan memperbaiki tata kelola internal serta meningkatkan efektivitas operasional dan kinerja organisasi. Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 2 hingga 5 Juli 2024.

Rakor dihadiri oleh para Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Ortala dari 34 Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Nurudin, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bentuk monitoring terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2024. 

Menurut Nurudin, ada empat amanat utama dari Instruksi Menteri, yaitu:

1. Pelaksanaan Pakta Integritas Komitmen Kerja

2. Akselerasi Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2024

3. Strategi Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

4. Pelaksanaan Tujuh Program Outlook Kementerian Agama Tahun 2024

Nurudin menekankan bahwa Rakor Fungsi Ortala ini menjadi sarana koordinasi antara Biro Ortala sebagai unit pengelola organisasi dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Agama di bidang keortalaan. Tujuan utamanya adalah agar satuan kerja memiliki pemahaman yang utuh tentang tugas, fungsi, dan kebijakan keortalaan serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan keortalaan pada satuan kerja.

“Kemudian akan dirumuskan rencana aksi pada seluruh fungsi Organisasi dan Tata Laksana baik di tingkat Sekretariat Jenderal maupun di tingkat satuan kerja,” ungkap Nurudin dalam pidatonya di Bali, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara Kepala Biro Perencanaan, Muhammad Iqbal, yang menekankan bahwa konsekuensi anggaran bukan hanya terkait penambahan, tetapi juga bisa mengakibatkan pengurangan. Iqbal juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran dan laporan kinerja yang berperan krusial sebagai alat evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.

“Laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang signifikan ini,” ujar Iqbal.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, yang juga hadir dalam acara ini, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun inovasi. Menurutnya, inovasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada masyarakat meskipun dengan anggaran yang minim.